Pendahuluan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi informasi mengenai kondisi buruk salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kepulauan Seribu yang hampir roboh. Pramono berjanji akan segera memerintahkan alokasi anggaran rehabilitasi total melalui APBD tahun ini untuk memperbaiki sekolah tersebut demi keamanan dan kenyamanan para siswa.
Analisis Kondisi Sekolah dan Respons Pemerintah
Informasi mengenai kondisi SDN 01 Pulau Harapan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara yang nyaris roboh memicu keprihatinan banyak pihak. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggi Arando Siregar, mengungkapkan bahwa sekolah ini tidak termasuk dalam daftar sekolah yang akan direnovasi pada tahun 2025 dan 2026. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian data atau prioritas yang kurang menyentuh wilayah kepulauan.
Anggi sendiri telah mengunjungi lokasi dan mengamati kondisi sekolah yang sudah sangat memprihatinkan, dengan atap yang hampir rusak dan kemungkinan dua kelas akan roboh. Situasi ini menimbulkan risiko keselamatan bagi siswa dan guru. Ia mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk segera melakukan pengecekan dan tindak lanjut perbaikan di sekolah tersebut.
Pernyataan Gubernur Pramono Anung untuk memasukkan perbaikan sekolah ini ke dalam anggaran APBD merupakan langkah yang tepat dan penting agar tidak ada sekolah yang terlantar kondisinya, khususnya di wilayah kepulauan yang seringkali kalah prioritas dibandingkan wilayah daratan Jakarta. Pendekatan ini dapat memastikan pemerataan fasilitas pendidikan yang layak di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Data Pendukung dan Perbandingan
Kondisi sekolah yang memprihatinkan seperti yang terjadi di Kepulauan Seribu, menurut data yang sering diobservasi oleh DPRD dan instansi pendidikan, masih menjadi tantangan di berbagai daerah, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Sekolah-sekolah di pelosok atau pulau-pulau kecil sering mengalami keterbatasan anggaran dan perhatian, yang berdampak pada fasilitas yang kurang memadai.
Data dari Komisi E DPRD DKI Jakarta menunjukkan adanya sejumlah sekolah yang telah dijadwalkan untuk direnovasi pada 2025 dan 2026, namun tidak semuanya termasuk daerah kepulauan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pendataan dan prioritas yang lebih akurat dan transparan agar alokasi anggaran dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan sebenarnya.
Kutipan dari Anggi Arando Siregar menegaskan pentingnya perhatian khusus untuk sekolah-sekolah di wilayah kepulauan, mengingat kondisi bangunan yang sudah tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan anak-anak didik.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Peristiwa ini membuka perhatian kita terhadap ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan di DKI Jakarta. Pemerintah provinsi harus memastikan bahwa tidak ada sekolah yang dibiarkan dalam kondisi tak layak, dan harus ada prioritas alokasi anggaran yang adil dan transparan kepada seluruh daerah, termasuk Kepulauan Seribu.
Rekomendasi yang bisa diambil antara lain:
- Percepatan pendataan kondisi sekolah secara menyeluruh, khususnya di wilayah kepulauan.
- Peningkatan koordinasi antara DPRD dan dinas terkait untuk memastikan semua sekolah yang membutuhkan perbaikan mendapat perhatian.
- Pengalokasian anggaran rehabilitasi secara khusus dalam APBD yang memprioritaskan sekolah dengan kondisi kritis.
- Monitoring berkala dan transparansi publik tentang progres perbaikan fasilitas pendidikan untuk memastikan akuntabilitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan fasilitas pendidikan dapat terjaga dan merata, memberikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di DKI Jakarta, termasuk yang berada di wilayah kepulauan.
