Pendahuluan
Komisi II DPR RI berencana memulai pembahasan mengenai Revisi Undang-undang (RUU) Pemilu pada tahun 2026 mendatang. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin dari Fraksi PKB, dalam sebuah diskusi virtual bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.
Pembahasan mengenai RUU Pemilu ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem pemilu di Indonesia, serta untuk menjawab berbagai dinamika politik yang terjadi di tingkat nasional.
Analisis: Penyebab dan Dampak Pembahasan RUU Pemilu
Pembahasan kembali RUU Pemilu menjadi topik yang penting karena beberapa alasan strategis. Pertama, ada kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pemilu dengan perkembangan politik dan sosial saat ini, termasuk persoalan ambang batas pencapresan dan keterwakilan parlemen.
Lebih jauh, pembahasan juga mempertimbangkan netralitas penyelenggara pemilu yang penting dijaga agar penyelenggaraan pemilu berlangsung adil dan transparan. Kaitannya dengan netralitas, DPR sedang mengkaji revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai salah satu langkah memberikan imunitas kepada ASN agar tidak terseret dalam poros politik partisan selama kontestasi pemilu.
Dampak sosial dari pembahasan ini bisa sangat luas, mulai dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi hingga munculnya tantangan baru terkait implementasi regulasi. Oleh karena itu, proses pembahasan perlu dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Data Pendukung dan Perbandingan
Tahun 2025, Komisi II DPR telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Focus Group Discussion (FGD) terkait revisi UU Pemilu sebagai persiapan untuk pembahasan intensif di tahun berikutnya.
Berbagai isu krusial yang menjadi perhatian antara lain sistem pemilu ideal, ambang batas pencapresan yang berpotensi mempengaruhi dinamika politik nasional, serta ambang batas keterwakilan atau parlementary threshold yang menjadi perhatian dalam menentukan proporsi kursi parlemen. Kajian praktis ini juga dibandingkan dengan sistem pemilu di negara lain untuk mendapatkan best practices yang relevan.
Menurut Muhammad Khozin, implementasi aturan yang bias di hulu berdampak pada praktik yang bermasalah di hilir, sehingga revisi ini penting agar sistem demokrasi semakin kuat dan berfungsi maksimal.
Kesimpulan: Rekomendasi dan Pelajaran yang Bisa Diambil
Melihat proses pembahasan RUU Pemilu yang akan dimulai tahun depan, penting bagi semua pihak untuk aktif berpartisipasi dan memberikan masukan konstruktif. Pemerintah, DPR, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil harus bersinergi agar hasil revisi undang-undang dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Pemberian imunitas kepada ASN dalam konteks pemilu juga menjadi pelajaran penting agar aparatur negara dapat menjalankan tugasnya secara netral dan profesional tanpa intervensi politik yang merugikan proses demokrasi.
Dengan pembahasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, RUU Pemilu diharapkan menjadi instrumen yang mampu mengakomodasi kebutuhan reformasi politik sekaligus menjamin pemilu yang transparan, adil, dan demokratis di masa depan.
