Perusakan Rumah Doa Padang Sarai: Kronologi, Analisis Sosial, dan Tuntutan Keadilan

Minggu sore yang tenang berubah mencekam di Kelurahan Padang Sarai, Padang, saat rumah doa milik jemaat GKSI Anugerah diserang dan dirusak. Peristiwa ini mengguncang rasa aman warga minoritas dan membuka kembali luka lama tentang toleransi di Indonesia.

📅 Kronologi Kejadian

• Pada Minggu, 27 Juli 2025, sekitar pukul 15.00–16.00 WIB, puluhan warga mendatangi rumah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah di RT 03/RW 09. Aktivitas rumah doa, yang menyediakan pendidikan agama Kristen sekolah minggu bagi sekitar 30 anak, tiba-tiba dibubarkan paksa.
• Massa melakukan kekerasan: memecahkan kaca jendela, merusak peralatan ibadah, memutus aliran listrik, dan menyerang anak-anak secara fisik. Dua anak mengalami luka serius—satu patah kaki dan sulit berjalan, satunya memar di punggung—sementara anak-anak lain mengalami trauma berat.
• Kejadian diduga dipicu oleh misinformasi bahwa rumah doa berfungsi sebagai gereja formal, sementara jemaat menyatakan aktivitas telah berjalan selama enam tahun dan memiliki izin (walau secara verbal kepada RT/RW).

🔎 Tanggapan Pihak Terkait

• Menteri HAM, Natalius Pigai, telah memerintahkan tim investigasi untuk menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. Laporan awalnya dijadwalkan diserahkan pada 29 Juli 2025.
• Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyayangkan insiden tersebut dan menegaskan bahwa akar persoalan adalah kesalahpahaman, bukan konflik SARA. Pemerintah daerah bersama FKUB dan aparat telah menggelar mediasi dan menghasilkan kesepakatan damai. Ia mendesak aparat penegak hukum segera memproses kasus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
• Imparsial menyebut bahwa kejadian ini menciderai makna kebhinnekaan dan menuntut penindakan hukum terhadap pelaku intoleransi agar tidak berulang lagi.
• Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa kekerasan berbasis kebencian, terutama yang menyasar anak-anak, memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak beribadah warga minoritas, dan menyerukan proses hukum tegas serta revisi kebijakan diskriminatif amnesty.id.
• Ikatan Keluarga Minang (IKM) melalui Braditi Moulevey menekankan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi hoaks dan mengajak menjaga kedamaian serta kerukunan antarumat beragama pasca-insiden ini.

📝 Data Ringkas Insiden

🏠 Apa Itu Rumah Doa?

Rumah doa adalah tempat yang digunakan oleh sekelompok umat beragama untuk berkumpul dan beribadah secara sederhana, biasanya bersifat non-formal, non-struktural, dan tidak memiliki status legal sebagai tempat ibadah resmi seperti gereja, masjid, atau pura.

Dalam konteks Kristen, rumah doa sering:

• Digunakan oleh jemaat kecil, minoritas, atau yang belum memiliki izin pendirian gereja.
• Berfungsi sebagai tempat persekutuan, pemuridan, dan ibadah kecil, termasuk sekolah minggu.
• Dikelola secara mandiri oleh komunitas lokal.

🎯 Fungsi Rumah Doa

🛐 Perbedaan Rumah Doa vs Gereja

⚖️ Catatan Hukum

Menurut SKB 2 Menteri (2006) tentang pendirian rumah ibadah:

• Dibutuhkan 90 tanda tangan pengguna dan 60 tanda tangan warga sekitar beda agama untuk membangun tempat ibadah resmi (gereja).
• Proses ini berat dan panjang, sehingga banyak komunitas Kristen (terutama minoritas) memilih rumah tinggal sebagai tempat doa sementara.

Namun, meskipun rumah doa tidak memiliki status gereja formal, kebebasan beribadah tetap dijamin konstitusi (Pasal 29 UUD 1945), selama tidak mengganggu ketertiban umum.

🤔 Kenapa Rumah Doa Sering Dipersoalkan?

• Masyarakat mengira rumah doa = gereja ilegal
• Ketakutan akan “pemurtadan” atau “penyebaran agama”
• Ketiadaan sosialisasi atau mediasi oleh pemuka agama lokal
• Lemahnya pemahaman terhadap hukum kebebasan beragama

Jumlah Gereja di Kota Padang

• Berdasarkan data dari Provinsi Sumatera Barat dalam Angka (2023), di Kota Padang terdapat 12 gereja resmi, terdiri dari 7 gereja Protestan dan 5 gereja Katolik.
• Data Kemenag Sumbar juga menyebut, jumlah gereja di seluruh Sumatera Barat mencapai sekitar 404 buah (277 Protestan dan 127 Katolik), dan Padang sebagai pusat kota memiliki 12 gereja di dalamnya.

Komunitas Minoritas Kristen di Padang

• Menurut data Kementerian Dalam Negeri per Juni 2021, jumlah pemeluk Kristen di Kota Padang sekitar 2,89% dari total penduduk (sekitar 26.500 jiwa).
• Mayoritas memang beragama Islam (sekitar 96–97%) sehingga komunitas Kristen menjadi minoritas, meski tetap memiliki gereja-gereja resmi di kota ini.

✍️ Refleksi Sosial: Antara Ketertiban Lokal dan Kebebasan Beribadah

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau yang memegang teguh prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, saya memahami bahwa struktur sosial di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Nilai ini tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga menjadi fondasi dalam menilai segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, keberadaan rumah doa bagi umat non-Muslim perlu dipertimbangkan secara bijak, dengan memperhatikan sensitivitas lokal dan tatanan sosial yang telah terbentuk secara turun-temurun. Hukum tidak boleh berdiri secara abstrak tanpa menyentuh realitas masyarakat yang hendak diatur. Sebaliknya, hukum harus menjadi alat untuk menciptakan keteraturan—bukan menjadi sumber konflik baru.

Kota Padang saat ini telah memiliki sejumlah gereja resmi yang dapat digunakan oleh umat Kristen untuk beribadah dan mengadakan kegiatan keagamaan. Tidak ada larangan terhadap hak mereka untuk beragama. Namun, kehadiran rumah doa baru di lingkungan padat penduduk seringkali menimbulkan keresahan. Rumah doa, meskipun berskala kecil, tetap berpotensi menjadi titik keramaian baru di wilayah perumahan yang semestinya tenang dan netral secara fungsi sosial.

Dari sudut pandang ini, wajar bila masyarakat berharap agar kegiatan keagamaan dilaksanakan di tempat-tempat yang memiliki legalitas, struktur, dan kapasitas sosial yang sesuai, yaitu di gereja resmi. Hal ini bukan semata demi pembatasan, tetapi demi keteraturan bersama dan harmoni antarwarga.

Namun demikian, penting juga disadari bahwa persoalan ini bukan semata soal larangan atau pembiaran. Diperlukan dialog yang terbuka, mediasi yang adil, dan aturan yang jelas serta konsisten dijalankan oleh pemerintah daerah, agar tidak terjadi penafsiran sepihak yang berujung pada tindakan main hakim sendiri.

Masyarakat Sumatera Barat telah lama dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat dan musyawarah. Maka, menyikapi isu rumah ibadah seharusnya tidak hanya mengandalkan suara mayoritas atau tekanan emosi, melainkan dengan kepemimpinan moral dan kebijakan yang mampu mengayomi semua pihak secara adil dan berkeadaban.