Pendahuluan
Kasus pernikahan anak yang melibatkan siswa SMP dan SMK di Lombok Tengah menjadi sorotan publik nasional. Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi, menyatakan perlunya mengubah tradisi pernikahan dini yang masih terjadi di wilayah tersebut. Tradisi ini dianggap memiliki dampak negatif, terutama bagi kesehatan dan perkembangan anak muda yang menikah terlalu dini.
Analisis: Penyebab Viral dan Dampak Sosial Pernikahan Dini
Penanganan pernikahan anak ini viral bukan hanya karena faktor usia peserta pernikahan yang masih di bawah umur, tetapi juga karena adanya video prosesi adat yang menunjukkan gelagat tidak biasa dari pengantin wanita. Hal ini menambah keprihatinan masyarakat terhadap kondisi psikologis anak yang menikah dini.
Dalam konteks sosial budaya, pernikahan dini seringkali berakar dari tradisi lokal yang masih kuat dipertahankan. Namun, tradisi tersebut harus dikaji ulang mengingat risiko yang mungkin timbul, mulai dari kesehatan ibu hamil muda hingga dampak psikologis yang berkepanjangan.
Terlebih lagi, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun dengan dispensasi pernikahan dini hanya diberikan oleh pengadilan untuk alasan sangat mendesak. Adanya kasus ini mencerminkan masih adanya celah pelaksanaan hukum dan praktik sosial yang perlu ditangani secara terpadu.
Data Pendukung dan Pandangan Pakar
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, mengamati perilaku mempelai perempuan dalam video tersebut yang dianggap janggal. Namun, ia belum bisa memutuskan kondisi psikologis anak tanpa pemeriksaan medis lebih lanjut yang menjadi bagian dari proses kepolisian.
Menurut Gus Fahrur, pernikahan perlu didasarkan atas kematangan fisik, mental, dan emosional yang belum dimiliki anak di bawah umur. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan serta membawa konsekuensi psikologis untuk kedua pasangan muda ini.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kasus pernikahan anak SMP dan SMK di Lombok Tengah menegaskan perlunya perubahan besar dalam tradisi pernikahan dini. Perubahan ini harus melibatkan pendidikan, sosialisasi hukum, dan peran aktif tokoh masyarakat serta pemerintah daerah. Penguatan perlindungan hukum terhadap anak dan edukasi mengenai risiko pernikahan dini sangat penting untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali.
Disarankan juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat memahami batasan usia sah untuk menikah dan konsekuensi dari melanggarnya. Selain itu, dukungan psikologis dan medis harus diberikan bagi anak-anak yang menjadi korban pernikahan dini untuk membantu mereka pulih dan beradaptasi dengan keadaan mereka.
Penting pula untuk mengevaluasi dan merevisi tradisi budaya yang berpotensi merugikan anak-anak demi masa depan yang lebih baik dan sehat bagi generasi muda Indonesia.
