Pendahuluan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kini menjadi salah satu proyek pembangunan paling ambisius di Indonesia. Pada pertengahan April 2025, sejumlah tokoh nasional seperti Erman Suparno, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melihat secara langsung progres pembangunan IKN yang serba megah, mulai dari Istana Garuda, kantor-kantor kementerian koordinator, rumah dinas menteri, hingga tower apartemen untuk para pegawai. Meskipun ada beberapa narasi yang meragukan kelanjutan pembangunan pasca era Presiden Joko Widodo, progres pembangunan IKN tetap berjalan dengan rencana strategis jangka panjang.
Analisis Progres dan Narasi Mengenai Pembangunan IKN
Perkembangan pembangunan IKN memang tidak berlangsung dengan gegap gempita seperti beberapa tahun terakhir era Presiden Joko Widodo, namun hal ini merupakan strategi pembangunan yang realistis dan matang. Pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam periode 10-15 tahun, dengan fokus awal pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan pengembangan sumber daya manusia. Narasi bahwa pembangunan IKN mengalami kebuntuan atau mangkrak adalah sebuah kesalahpahaman yang perlu diluruskan.
Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN mendapat alokasi anggaran sekitar Rp48 triliun untuk lima tahun ke depan, dengan prioritas pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan gedung lembaga yudikatif maupun legislatif. Pada tahun 2025 saja, anggaran dialokasikan sebesar Rp13,5 triliun yang fokus pada pengaspalan jalan, pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.
Dari segi perencanaan, pembangunan kantor pemerintahan skala besar dan aktivitas pelayanan publik mulai beradaptasi dengan era digital, dimana banyak aktivitas dapat dilakukan tanpa tatap muka. Strategi ini memungkinkan efisiensi pembiayaan dan operasional jangka panjang.
Program Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) dan Peran President University
Di dalam pengembangan wilayah baru seperti IKN, konsep Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) memiliki peranan strategis. KTM merupakan pusat pertumbuhan baru yang menggabungkan fungsi permukiman, ekonomi wilayah, agrobisnis, dan fasilitas pendukung lain seperti terminal transportasi dan perbankan. Program KTM ini telah diterapkan di berbagai kawasan Indonesia oleh pemerintahan sebelumnya untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan persebaran penduduk.
Erman Suparno bersama PT PP dan Jababeka sejak 2004 mengelola President University di Cikarang dan Akademi Komunitas Presiden yang menjadi model pengelolaan pendidikan terintegrasi dalam kawasan industri KTM. Konsep ini kini ditawarkan kepada Otorita IKN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan IKN, khususnya bagi putra-putri daerah Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.
President University berperan sebagai lembaga pendidikan yang menghubungkan dunia akademis dengan dunia industri, menyiapkan tenaga kerja terlatih sesuai kebutuhan pembangunan dan investasi di kawasan baru seperti IKN.
Data Pendukung dan Statistik
- Alokasi dana pembangunan IKN diprioritaskan untuk infrastruktur dan pusat pemerintahan inti sebesar Rp48 triliun selama lima tahun ke depan.
- Untuk tahun 2025, dana sebesar Rp13,5 triliun disiapkan untuk pengaspalan jalan dan pembangunan gedung yudikatif serta legislatif.
- 18 kawasan KTM telah dibangun di berbagai pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sebagai upaya percepatan pusat pertumbuhan baru.
- President University dan Akademi Komunitas Presiden sejak 2004 telah membina tenaga kerja terlatih dengan menjalin kerja sama dengan banyak perusahaan di lingkungan industri.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan strategi matang. Narasi yang memperkirakan pembangunan mangkrak harus diluruskan dengan fakta bahwa progres pembangunan telah memasuki tahap pengembangan infrastruktur dasar dan konsolidasi manajemen pendidikan dan tenaga kerja di kawasan baru tersebut.
Khadirnya konsep KTM dan integrasi dengan institusi pendidikan seperti President University menunjukkan pendekatan inovatif untuk memperkuat fondasi sumber daya manusia dan ekonomi di IKN. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu terus mendukung program-program pengembangan SDM dan infrastruktur yang berkelanjutan agar IKN dapat beroperasi secara optimal dalam waktu yang telah ditetapkan.
Selain itu, adaptasi teknologi dalam pelayanan publik harus dimaksimalkan agar efektivitas dan efisiensi pemerintahan di IKN dapat tercapai, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan pelayanan publik menjadi lebih modern dan responsif.
Penulis: Erman Suparno
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2005-2009, Direktur Utama PT PP Taisei 1994-1999
