Pendahuluan
Area parkir RSUD Tangerang Selatan (Tangsel) kini resmi dikelola oleh vendor setelah sebelumnya dikuasai oleh ormas Pemuda Pancasila (PP). Perubahan ini diiringi dengan pemasangan CCTV yang beroperasi selama 24 jam nonstop untuk mengawasi area parkir tersebut. Selain itu, pemerintah kota juga menggratiskan tarif parkir hingga 2 Juni 2025, setelah itu akan diberlakukan sistem tarif resmi yang menggunakan uang elektronik.
Analisis
Pengelolaan area parkir yang sebelumnya dikuasai oleh ormas dapat memunculkan berbagai permasalahan, termasuk praktik intimidasi dan kekerasan terhadap pihak yang mencoba mengelola secara resmi. Dalam kasus RSUD Tangsel, penyerahan pengelolaan parkir kepada vendor resmi diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan parkir.
Pemasangan CCTV 24 jam yang terintegrasi memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna parkir. Sistem ini memungkinkan identifikasi dan penanganan cepat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, karena rekaman CCTV dapat menjadi bukti dalam penyelidikan.
Pengelolaan parkir secara resmi dengan sistem ticketing dan tarif yang transparan juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah yang sebelumnya mungkin tidak tercatat secara resmi. Selain itu, penggunaan uang elektronik untuk pembayaran parkir merupakan langkah modernisasi yang mengurangi risiko penyalahgunaan uang tunai dan membuat proses pembayaran menjadi lebih efisien dan aman.
Data Pendukung
Menurut pernyataan dari koordinator kontrol area vendor Max Secure, Rahmat, pengawasan menggunakan CCTV yang beroperasi nonstop merupakan bagian dari peningkatan layanan di area parkir RSUD Tangsel. Fungsinya tidak hanya sebagai pengawasan, tetapi juga untuk memberikan asuransi terhadap kendaraan yang diparkir, sehingga bila terjadi permasalahan dapat diajukan klaim asuransi setelah melalui proses penyelidikan dengan rekaman CCTV.
Selama pengelolaan oleh ormas PP sejak 2017, diperkirakan mereka telah meraup pendapatan mencapai Rp 7 miliar. Dalam sehari, rata-rata kendaraan roda dua yang masuk mencapai lebih dari 600 unit, sementara kendaraan roda empat mencapai lebih dari 107 unit. Hal ini menunjukkan potensi pendapatan parkir yang cukup besar jika dikelola oleh pihak resmi dengan sistem transparan.
Ketegangan sempat terjadi saat PT BCI sebagai pemenang tender pengelolaan parkir di RSUD Tangsel pada 2022 menghadapi intimidasi dan penganiayaan dari ormas PP. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya dan Polres Tangsel dengan menangkap sejumlah anggota ormas yang terlibat dan memburu ketua ormas yang diduga menjadi otak pengelolaan parkir illegal itu.
Kesimpulan
Peralihan pengelolaan parkir RSUD Tangsel dari ormas ke vendor resmi yang diawasi CCTV 24 jam merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan pelayanan, profesionalisme, dan keamanan. Model ini juga memberikan contoh bagi pengelolaan fasilitas publik lain yang sering kali dikuasai oleh kelompok informal dengan implikasi negatif.
Penerapan sistem pembayaran elektronik dan tarif yang jelas diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan, sekaligus memberi manfaat bagi pendapatan daerah. Pengawasan ketat dengan teknologi CCTV sebagai alat bantu akan meminimalisir potensi maladministrasi dan memperkuat rasa aman bagi pengguna layanan parkir.
Ke depan, pemerintah perlu terus memastikan pengelolaan fasilitas umum selalu berada di tangan yang berkompeten dan profesional, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaannya. Upaya penegakan hukum terhadap praktik intimidasi dan penguasaan lahan secara illegal juga harus menjadi prioritas untuk menciptakan tata kelola publik yang baik dan bersih.
