Pendahuluan
Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 50,8 persen responden merasa puas dengan kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam 100 hari masa jabatan mereka. Namun, anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten, Rifky Hermiansyah, memberikan pandangan berbeda mengenai penilaian kinerja tersebut, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur di Banten.
Analisis
Rifky Hermiansyah menilai bahwa waktu 100 hari tidak cukup untuk menilai kinerja pembangunan infrastruktur di wilayah seperti Banten. Provinsi ini memiliki tantangan pemerataan antara wilayah Selatan dan Utara yang kompleks dan membutuhkan waktu lebih panjang serta pendekatan berbeda sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Rifky juga mengkritik bahwa membandingkan kepuasan kerja antar daerah dengan ukuran yang sama dianggap tidak tepat dan tidak elok karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda.
Selain itu, Rifky menyoroti bahwa Gubernur Banten Andra Soni telah meletakkan fondasi kuat untuk kemajuan daerah tersebut meski tanpa sorotan media maupun publisitas besar. Langkah-langkah strategis dan program-program nyata seperti ‘Bangun Jalan Desa Sejahtera’ yang telah masuk dalam anggaran provinsi 2024 menunjukkan komitmen serius terhadap perbaikan infrastruktur meskipun hasilnya belum bisa dirasakan secara luas dalam waktu singkat.
Data Pendukung
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan antara 12 sampai 19 Mei 2025 dengan melibatkan berbagai jumlah responden di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Jumlah responden berbeda sesuai wilayah, seperti 500 responden di DKI Jakarta, 600 di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 400 responden di DIY dan Banten. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error bervariasi antara 4,1 sampai 5 persen tergantung jumlah responden di provinsi terkait.
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan penduduk terhadap gubernur masing-masing: 60 persen untuk Gubernur DKI Jakarta, 62,5 persen untuk Gubernur Jawa Tengah, dan 50,8 persen untuk Gubernur Banten Andra Soni. Program-program seperti pendidikan gratis untuk SMA swasta yang akan dimulai tahun ajaran 2025/2026 juga menjadi bagian dari pembangunan yang sedang berjalan.
Kesimpulan
Penilaian kinerja kepala daerah terutama di bidang pembangunan infrastruktur memerlukan waktu dan pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Survei kepuasan publik dalam periode 100 hari memang memberikan gambaran awal, tetapi tidak selalu mencerminkan realita secara komprehensif. Pemerintah daerah perlu terus konsisten melaksanakan program-program pembangunan dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan lebih luas.
Rekomendasi bagi pemangku kebijakan adalah menetapkan indikator evaluasi yang realistis dan kontekstual sesuai karakteristik daerah masing-masing, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan menilai progres pembangunan. Dengan cara ini, penilaian kinerja tidak hanya berdasar angka survei tetapi juga kualitas implementasi program yang berkelanjutan dan berdampak positif.
