Pendahuluan
Pada tanggal 3 Juni 2025, Korea Selatan (Korsel) menggelar pemilihan presiden (pilpres) setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol dicopot dari jabatannya menyusul penetapan darurat militer yang kontroversial. Pelaksanaan pemungutan suara ini dijaga ketat dengan dikerahkannya hampir 30.000 personel kepolisian guna mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah Korsel.
Analisis
Keputusan untuk mengerahkan hampir 30.000 personel polisi mencerminkan pentingnya keamanan dalam pelaksanaan pemilu di tengah situasi politik yang tidak stabil. Penetapan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol pada Desember tahun sebelumnya menimbulkan gejolak politik yang signifikan, sehingga pihak kepolisian berupaya menjaga ketertiban dan mencegah potensi gangguan keamanan selama proses pemilihan.
Pemilihan ini juga menandai momentum penting bagi Korsel untuk menentukan kepemimpinan baru yang dapat menstabilkan situasi politik dan sosial. Dengan tingkat keamanan yang tinggi, diharapkan proses pemungutan suara dapat berlangsung lancar tanpa hambatan yang berarti.
Data Pendukung
Badan Kepolisian Nasional Korsel melaporkan bahwa 28.590 polisi ditempatkan di 14.295 TPS di berbagai wilayah. Mereka mengoperasikan status keamanan darurat tertinggi sejak pagi hari saat pemungutan suara dimulai pukul 06.00 WIB hingga masa pelantikan Presiden baru.
Komisi Pemilu Nasional Korsel menyebutkan ada 44.391.871 pemilih terdaftar, termasuk lebih dari 15,4 juta orang yang melakukan pemungutan suara awal dalam dua hari sebelumnya. Lima calon presiden bersaing, dengan Lee Jae Myung dari Partai Demokrat sebagai unggulan teratas survei, didukung oleh 49 persen responden. Calon lainnya adalah Kim Moon Soo dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) dengan 35 persen dukungan, serta Lee Jun Seok (Partai Reformasi Baru), Kwong Young Guk (Partai Buruk Demokratik), dan Song Jin Ho (calon independen).
Kesimpulan
Pelaksanaan pilpres Korsel tahun 2025 menjadi langkah krusial bagi negara tersebut dalam mengembalikan stabilitas politik pasca-penetapan darurat militer dan pemakzulan Presiden sebelumnya. Pengamanan ketat oleh kepolisian menandakan komitmen kuat pemerintah untuk menjalankan pemilu yang aman, adil, dan demokratis.
Pelajaran penting dari peristiwa ini adalah bahwa keamanan dan transparansi dalam proses demokrasi sangat vital untuk mempertahankan kepercayaan publik dan kestabilan nasional. Ke depan, diharapkan kepemimpinan baru dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat dan mendorong rekonsiliasi serta pembangunan yang berkelanjutan.
