Pendahuluan
Wakil Ketua Umum DPP PPP, KH Musyafa Nur, menegaskan bahwa muktamar adalah forum tertinggi partai yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum (Ketum) PPP untuk periode 2025-2030. Musyafa menegaskan bahwa siapapun Ketum PPP yang terpilih dalam muktamar tersebut harus dihormati oleh seluruh kader dan pengurus partai.
Dalam pernyataannya pada tanggal 19 Mei 2025, Musyafa juga mengungkapkan bahwa aspirasi terkait agenda perubahan struktural partai telah disampaikan oleh pimpinan majelis, para kiai, dan perwakilan DPW kepada Sekjen PPP Arwani Thomafi. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari beberapa pihak di internal partai untuk melakukan transformasi dan perubahan dalam kepengurusan serta struktur organisasi PPP.
Analisis
Viralnya pernyataan ini mencerminkan dinamika internal dalam partai PPP yang sedang memasuki masa transisi menjelang pemilihan ketua umum baru. Muktamar sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi menjadi sangat krusial karena menentukan wajah dan arah partai selama lima tahun ke depan. Karena itu, sikap saling menghormati hasil muktamar sangat penting untuk menjaga konsolidasi dan persatuan partai.
Pengajuan aspirasi perubahan oleh para kiai, majelis, dan DPW menunjukkan adanya kesadaran akan kebutuhan reformasi agar PPP mampu beradaptasi dengan tantangan politik dan organisasi yang berkembang. Namun, keberagaman opini ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola secara bijak sehingga perlunya forum muktamar sebagai mekanisme musyawarah dan mufakat.
Konteks sosial politik juga memperlihatkan bahwa partai politik di Indonesia sedang menghadapi tuntutan modernisasi dan demokratisasi internal. PPP dengan akar keagamaan dan basis kader di pesantren harus berupaya menjalankan demokrasi partai yang sehat dan inklusif agar dapat menjaga elektabilitas dan relevansi politiknya.
Dampak Sosial
Penghormatan terhadap proses dan hasil muktamar dapat memperkuat solidaritas kader dan menunjukkan kedewasaan demokrasi internal. Sebaliknya, jika terjadi gesekan akibat penolakan hasil muktamar, dapat berimbas pada citra dan performa partai di mata publik. Dengan adanya kesepakatan menghormati hasil, PPP dapat fokus pada agenda politik dan pembangunan partai tanpa distraksi konflik internal yang berkepanjangan.
Data Pendukung
Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, telah menerima aspirasi dari 20 DPW yang menyampaikan keinginan perubahan, terutama pada struktur partai dan syarat calon ketua umum. Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saiful Hidayat, dan Ketua DPP PPP Qoyum A Jabbar menegaskan bahwa perubahan AD/ART akan diputuskan secara resmi dalam forum muktamar. Hal ini sesuai dengan ketetapan Mukernas II PPP pada Desember 2024 yang belum menentukan perubahan AD/ART, dan menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada muktamar.
Aspirasi ini juga didukung oleh para kiai yang tergabung dalam halaqoh ulama dan kader PPP, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Ketua Majlis Syariah DPP KH Mustofa Aqil Siraj, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maemun. Mereka mendorong agenda perubahan sebagai bagian dari transformasi partai.
Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah, Awaludin, menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar dan harus dikelola dengan saling menghormati untuk kepentingan kebesaran partai. Hal serupa juga disampaikan Ketua DPW PPP Kepulauan Bangka Belitung, Helyana, yang mengajak kader untuk menjaga iklim muktamar yang kondusif dan damai.
Kesimpulan
Peristiwa ini mengajarkan pentingnya proses demokrasi yang sehat dan penghormatan terhadap hasil musyawarah dalam organisasi politik. Muktamar PPP menjadi momentum strategis bagi partai untuk melakukan transformasi dan pemilihan pemimpin baru secara adil dan transparan. Keterbukaan terhadap aspirasi perubahan harus disertai dengan sikap saling menghormati dan mendukung keputusan bersama untuk menjaga persatuan dan kekuatan partai.
Disarankan agar seluruh elemen PPP mempersiapkan diri secara matang untuk menyambut muktamar dengan sikap konstruktif, fokus pada visi bersama dan peningkatan kualitas kepemimpinan. Forum muktamar harus dijalankan dengan musyawarah mufakat yang mencerminkan etika demokrasi yang beradab. Dengan demikian, hasil muktamar akan diterima sebagai keputusan terbaik yang mengikat seluruh kader untuk terus mengembangkan partai bagi kepentingan bangsa dan negara.
