Pendahuluan
Kasus pemukulan yang melibatkan anak kepala desa (kades) berinisial L di Klapanunggal, Bogor, terhadap seorang warga yang mengkritik ayahnya di media sosial, telah menjadi perhatian publik. Kasus ini sempat menimbulkan kontroversi karena pelaku adalah anak dari seorang pejabat desa dan korban adalah warga yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik. Namun, penyelesaian kasus ini dilakukan melalui proses restorative justice (RJ), sebuah pendekatan hukum yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak yang berselisih.
Restorative justice merupakan alternative penyelesaian perkara yang bertujuan memperbaiki kerugian dan mengembalikan kondisi sosial antara korban dan pelaku tanpa melalui proses hukum pidana yang panjang dan keras.
Analisis Kasus dan Penyebab Viral
Kasus ini viral karena menyangkut figur anak kepala desa yang melakukan pemukulan terhadap warga sebagai reaksi atas kritik yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini menimbulkan persepsi dan kekhawatiran masyarakat tentang penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
Pemukulan ini menyebabkan perhatian luas terkait dinamika kekuasaan di tingkat desa dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan pejabat publik. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana sosial media dapat mempengaruhi tindakan di dunia nyata dan menimbulkan konflik sosial.
Penyelesaian melalui restorative justice dilakukan setelah ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku, yang dipandang sebagai solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif.
Data Pendukung dan Regulasi
Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri melalui Kasi Humas Polres Bogor Ipda Yulista Mega menyampaikan bahwa penyelesaian masalah ini dilakukan pada tanggal 12 Mei 2025, berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Dalam gelar perkara khusus yang dihadiri oleh pelapor (korban), tersangka, dan keluarga kedua belah pihak, mereka menyepakati perdamaian. Surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak korban menjadi dasar utama pelaksanaan restorative justice.
Pelaku sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolsek Klapanunggal dengan sangkaan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang penggunaan restorative justice sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan masyarakat, khususnya di tingkat desa. Metode ini tidak hanya menyelesaikan kasus secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan memberikan ruang dialog antara korban dan pelaku.
Saran yang dapat diambil adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat terkait restorative justice sebagai pilihan penyelesaian yang efektif dan berkeadilan. Selain itu, penting bagi pejabat publik dan keluarganya untuk menjaga sikap dan tindakan yang tidak melanggar hak masyarakat serta menghormati kebebasan berpendapat, khususnya di era digital.
Penggunaan media sosial harus disikapi secara bijak oleh semua pihak agar tidak memicu konflik yang dapat merusak harmoni sosial. Restorative justice dapat menjadi jembatan yang memperbaiki konflik tersebut dengan melibatkan para pihak secara langsung dalam penyelesaian masalah.
Dengan demikian, implementasi restorative justice yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai dan adil.
