Pendahuluan
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui organisasi khususnya untuk pengungsi Palestina, UNRWA, baru-baru ini mengumumkan penutupan tiga sekolah yang mereka kelola di Yerusalem Timur, wilayah yang dianeksasi oleh Israel. Kejadian ini mengikuti beberapa bulan setelah Israel melarang operasi UNRWA di wilayah tersebut, menciptakan ketegangan dan kekhawatiran akan masa depan pendidikan anak-anak Palestina di daerah tersebut.
Analisis Situasi Penutupan Sekolah
Penutupan tiga sekolah UNRWA di Yerusalem Timur dilakukan setelah pasukan bersenjata Israel mengepung dan meninggalkan peringatan resmi yang melarang lembaga pendidikan ini untuk beroperasi. Aturan tersebut melarang sekolah beroperasi, mempekerjakan staf, dan menerima siswa sejak 8 Mei 2025. Kejadian ini merupakan langkah terbaru dalam rangkaian kebijakan Israel terhadap lembaga yang berafiliasi dengan PBB di wilayah tersebut.
Penting untuk dipahami bahwa Yerusalem Timur adalah wilayah yang dianeksasi oleh Israel tetapi pengakuan internasional terhadap aneksasi ini masih diperdebatkan dan dianggap ilegal oleh PBB. Wilayah ini juga menjadi pusat aspirasi Palestina akan ibu kota masa depan negara mereka. Penutupan sekolah ini berpotensi mengganggu akses pendidikan bagi sejumlah besar anak-anak Palestina yang tinggal di daerah tersebut.
Direktur UNRWA di Tepi Barat, Roland Friedrich, menggambarkan situasi ini sebagai pengalaman traumatis bagi sekitar 550 siswa usia 6 hingga 15 tahun yang menghadiri sekolah-sekolah tersebut. Penutupan ini juga menimbulkan kekhawatiran hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak terancam.
Data Pendukung dan Perspektif Internasional
Menurut data yang ada, lebih dari puluhan ribu anak pengungsi Palestina di Yerusalem Timur dan wilayah lain bergantung pada UNRWA untuk pendidikan dasar dan menengah mereka. Penutupan sekolah ini dapat memperburuk situasi pendidikan yang sudah rentan akibat konflik berkepanjangan.
Otoritas Palestina mengecam keras tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak-anak atas pendidikan. Sementara itu, Israel menegaskan klaim atas Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak dapat dibagi, yang kontroversial dan tidak diakui oleh komunitas internasional termasuk PBB.
Kondisi ini menambah lapisan kompleksitas politik dan sosial pada konflik Israel-Palestina, memperkuat kebutuhan dialog internasional untuk mencari solusi yang menghormati hak anak-anak dan mendukung perdamaian jangka panjang.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Penutupan tiga sekolah UNRWA oleh Israel di Yerusalem Timur menunjukkan dampak signifikan pada akses pendidikan anak-anak Palestina dan menimbulkan keprihatinan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik yang berlangsung lama ini.
Diperlukan tindakan segera dari komunitas internasional untuk mengadvokasi hak pendidikan anak-anak dan mendorong dialog konstruktif antara pihak-pihak terkait guna memastikan sekolah-sekolah dapat kembali beroperasi tanpa hambatan. Pendidikan adalah fondasi penting untuk pembangunan sosial dan perdamaian, dan harus dilindungi sebagai hak universal tanpa diskriminasi politik.
Pengalaman ini menegaskan bahwa solusi jangka panjang atas konflik di wilayah tersebut harus mencakup aspek-aspek kemanusiaan yang fundamental, termasuk hak anak untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil.
Dengan demikian, keterlibatan dan tekanan diplomatik internasional sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap menjadi fokus utama dalam penyelesaian konflik dan bahwa lembaga internasional seperti UNRWA dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung komunitas Palestina yang rentan.
