Pendahuluan
Gubernur Banten, Andra Soni, melakukan pertemuan penting dengan Direktur Utama Perum Damri, Setia Milatia Moemin, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, pada Kamis, 15 Mei 2025, di Gedung Negara, Kota Serang. Pertemuan ini bertujuan menjajaki kerja sama dalam penyediaan layanan transportasi umum berupa bus cepat atau rapid transit di wilayah Banten, khususnya Kota Serang dan sekitarnya.
Analisis: Mengapa Kerja Sama Ini Penting dan Dampaknya bagi Masyarakat Banten
Permintaan akan moda transportasi yang nyaman dan terjangkau di Banten merupakan kebutuhan mendesak seiring perkembangan wilayah dan peningkatan mobilitas masyarakat. Sistem transportasi bus rapid transit yang hendak dibangun ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk mengatasi masalah konektivitas dan kemacetan, sekaligus meningkatkan integrasi antarwilayah, termasuk hubungannya dengan DKI Jakarta.
Kerja sama dengan Perum Damri, sebagai salah satu BUMN penyedia layanan transportasi, menunjukkan strategi kolaborasi antar lembaga pemerintahan dan badan usaha milik negara agar pelayanan publik dapat lebih optimal. Model kerja sama berbasis Buy The Service (BTS) yang disebutkan oleh Dirut Damri, bisa menjadi solusi efektif dalam penyelenggaraan layanan transportasi umum yang efisien dan berkelanjutan di Pulau Jawa, termasuk Banten.
Jika terwujud, hadirnya layanan Bus Banten Rapid Transit ini akan mendorong peningkatan aksesibilitas masyarakat, menurunkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meminimalkan polusi serta kemacetan. Hal ini juga relevan dengan tren pengembangan moda transportasi perkotaan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada efisiensi sosial ekonomi.
Data Pendukung dan Perbandingan
Program Banten Rapid Transit (Barata) merupakan bagian dari janji kampanye Gubernur Andra Soni yang fokus pada pengembangan sistem transportasi publik yang lebih baik. Saat ini, terdapat konektivitas layanan TransJabodetabek yang telah melayani rute Blok M-Alam Sutera di Tangerang, memperlihatkan contoh integrasi transportasi antar wilayah yang memberi kemudahan mobilitas.
Menurut pemaparan Dirut Perum Damri, kerja sama melalui skema BTS sudah mulai diterapkan di beberapa daerah di Pulau Jawa, yang memberikan kerangka sistematis dalam pengelolaan dan pendanaan layanan transportasi umum. Namun, konsep akhir dari skema kerja sama ini masih dalam tahap penjajakan awal dan perlu dimatangkan lebih lanjut agar sesuai kondisi lokal Banten.
Statistik mobilitas dan kebutuhan transportasi di wilayah Banten menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi memerlukan solusi transportasi yang inovatif. Pengembangan Barata dan dukungan dari Perum Damri diharapkan bisa menjadi jawaban atas tantangan ini dan dapat mengadopsi praktik terbaik dari layanan serupa di daerah lain.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Banten dan Perum Damri dalam penyediaan layanan Bus Banten Rapid Transit merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Banten. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, nyaman, dan terjangkau akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Pemerintah dan pihak terkait disarankan untuk melakukan kajian mendalam terkait skema kerja sama, pembiayaan, serta pengelolaan operasional yang efektif guna memastikan keberhasilan implementasi layanan ini. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan evaluasi secara transparan dan partisipatif.
Kemajuan program ini juga bisa menjadi model bagi provinsi lain dalam mengembangkan transportasi publik yang modern dan inklusif, sehingga menghadirkan solusi mobilitas yang menjawab kebutuhan zaman dengan teknologi dan manajemen terbaik.
