Pendahuluan
Baru-baru ini, terjadi perdebatan mengenai adanya dugaan perundungan (bullying) dalam program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Indonesia. Isu ini mencuat hingga dibahas secara langsung dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan tiga dokter spesialis senior sebagai saksi. Sidang tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi apakah sistem pendidikan dokter spesialis serupa dengan “barak militer”, yang kerap diasosiasikan dengan perlakuan keras dan penindasan.
Analisis: Mengapa Isu PPDS Seperti Barak Militer Muncul?
Isu bahwa PPDS seperti barak militer muncul dari kekhawatiran terkait adanya kekerasan fisik, verbal, sistemik, dan pungutan-pungutan ilegal selama masa pendidikan dokter spesialis. Sistem hierarki yang ketat antara senior dan junior serta beban kerja yang berat di rumah sakit pendidikan juga menjadi alasan pihak luar menduga adanya praktik bullying. Kesan lingkungan medis yang keras dan penuh tekanan menimbulkan persepsi negatif mengenai suasana PPDS.
Tetapi dalam sidang MK yang dipimpin oleh Hakim Enny Nurbaningsih, pertanyaan tersebut dikaji ulang secara mendalam untuk mendapatkan jawaban jujur dan faktual dari dokter yang menjalani dan mengelola PPDS. Kesempatan bertanya langsung kepada dokter spesialis senior dari berbagai departemen medis seperti bedah saraf, anak, dan jantung memberikan gambaran yang lebih lengkap dan nyata tentang kondisi PPDS.
Data Pendukung: Jawaban dari Para Dokter Spesialis
Ketiga dokter spesialis yang turut memberikan keterangan dalam sidang MK menegaskan bahwa di departemen mereka tidak ditemukan bullying seperti yang diduga banyak orang. Berikut ini ringkasan jawaban penting dari masing-masing dokter:
- Zainal Muttaqin, dokter spesialis bedah saraf dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa tidak ada bullying tapi ada praktik hukuman berupa beban tambahan sebagai sarana pembelajaran dan tanggung jawab yang diberlakukan kepada peserta didik.
- Piprim Basarah Yanuarso, dokter spesialis anak RSCM, menjelaskan bahwa beban kerja berat dan kewajiban tinggal di rumah sakit demi pelayanan pasien adalah risiko pendidikan dokter spesialis, bukan bullying. Dia juga menekankan pentingnya membedakan konsep bullying dengan tuntutan profesionalisme.
- Renan Sukmawan, dokter jantung di Rumah Sakit Harapan Kita dan Ketua Prodi Jantung dan Pembuluh Darah, menegaskan tidak adanya bullying di tempatnya. Bahkan, peserta PPDS mendapat honor yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Renan juga membuka mekanisme pengaduan anonim untuk menangani keluhan terkait distribusi jadwal jaga.
Ketiga jawaban tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan pendidikan dokter spesialis yang keras bukanlah bentuk bullying, melainkan bagian dari ritual untuk membentuk profesionalisme dan kesiapan medis dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan klarifikasi dari tiga dokter spesialis senior di sidang MK, dapat disimpulkan bahwa stigma PPDS sebagai “barak militer” tidak sepenuhnya akurat. Beban kerja dan hirarki yang ada lebih merupakan bagian dari proses pendidikan yang melelahkan namun penting untuk membentuk dokter spesialis yang kompeten dan bertanggung jawab.
Namun, ini juga menjadi pengingat bahwa institusi pendidikan medis harus senantiasa mengawasi dan memperbaiki sistem agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan fisik atau verbal, maupun praktik pungutan tidak resmi. Transparansi, mekanisme pelaporan yang aman, serta perhatian terhadap kesejahteraan mental peserta PPDS menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif.
Selanjutnya, masyarakat perlu memahami bahwa tantangan dalam pendidikan dokter spesialis adalah bagian dari pembentukan profesional medis yang handal, bukan indikasi perlakuan buruk atau bullying. Komunikasi yang terbuka antara senior dan junior serta dukungan dari institusi pendidikan sangat penting demi kemajuan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.
