Pendahuluan
Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Karim Khan, secara resmi mengundurkan diri sementara dari jabatannya karena sedang menjalani penyelidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas tuduhan pelecehan seksual. Pengunduran ini merupakan langkah belum pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan ketidakpastian bagi ICC yang tengah menghadapi berbagai tantangan global.
Analisis Dugaan dan Dampak Sosial
Penyelidikan yang dilakukan PBB hampir mencapai tahap akhir, yang membuat Karim Khan memilih cuti sampai proses tersebut selesai. Jaksa ICC ini membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Saat tuduhan itu pertama kali muncul, beberapa LSM dan staf ICC juga telah meminta Khan untuk mengundurkan diri sementara. Namun, ia sempat bertahan hingga akhirnya mengambil keputusan mundur sementara.
Kejadian ini menambah kerumitan situasi ICC, mengingat organ hukum internasional ini saat ini tengah terlibat dalam penyelidikan kejahatan perang terkait konflik Israel-Hamas dan perang Rusia-Ukraina. Ketiadaan prosedur yang jelas untuk menggantikan Khan saat cuti ini juga memperlihatkan celah dalam mekanisme internal ICC.
Dampak sosialnya meliputi keraguan publik terhadap kredibilitas dan integritas lembaga hukum internasional. Penyelidikan yang serius terhadap seorang jaksa terkemuka dapat memengaruhi persepsi global terhadap proses hukum internasional, dan berpotensi menimbulkan ketegangan politik antara negara-negara anggota dan non-anggota ICC.
Data Pendukung dan Konteks Internasional
Menurut laporan dari Reuters dan Al Arabiya, dua wakil jaksa akan mengambil alih tanggung jawab selama masa cuti Karim Khan. Penyelidikan dilakukan oleh Kantor Dinas Pengawasan Internal PBB, yang telah menyidik tuduhan sejak Oktober tahun sebelumnya.
ICC sendiri saat ini tengah melakukan penyelidikan yang signifikan termasuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan deportasi paksa anak-anak Ukraina, serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Namun, baik Rusia maupun Israel yang bukan anggota ICC membantah tuduhan dan menolak yurisdiksi ICC.
Penyelidikan ICC yang kontroversial terhadap Israel juga menyebabkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada Karim Khan. Hal ini mencerminkan kompleksitas geopolitik yang membelit lembaga ini serta tantangan dalam menegakkan hukum internasional di tengah konflik global.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kejadian ini memberikan pelajaran penting terkait kebutuhan reformasi administrasi dan mekanisme pengawasan internal di lembaga-lembaga internasional seperti ICC. Mekanisme pengganti interim yang jelas harus disiapkan untuk menghindari ketidakpastian dalam operasional saat terjadi kasus serupa.
Selain itu, ICC dan lembaga global lainnya perlu meningkatkan transparansi dan prosedur penanganan tuduhan atas pejabat tinggi untuk menjaga kepercayaan publik dan efektifitas lembaga. Di tengah dinamika politik internasional, integritas penegakan hukum internasional harus ditegakkan tanpa pandang bulu agar dapat memberikan keadilan yang kredibel bagi komunitas global.
Karim Khan dan ICC harus melewati masa sulit ini dengan tetap menjaga prinsip hukum dan keadilan, serta menunjukkan bahwa lembaga internasional dapat menangani isu internal secara adil dan profesional.
