Pendahuluan
Parlemen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) resmi dibuka dengan agenda penting mengenai perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perang. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan harapannya agar peran DPR di forum parlemen negara-negara OKI bisa memperkuat isu perlindungan bagi kelompok rentan tersebut.
Analisis Peran Parlemen OKI dalam Perlindungan Perempuan dan Anak
Pembukaan konferensi PUIC ke-19 yang berlangsung di ruang Paripurna Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, turut dihadiri seluruh pimpinan DPR dan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam forum ini, isu penting yang menjadi sorotan adalah bagaimana parlemen OKI dapat berperan strategis dalam melindungi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban konflik di berbagai daerah.
Perempuan dan anak bukan hanya menjadi korban pasif dalam konflik, tetapi juga berpotensi menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi. Sidang ke-19 PUIC menegaskan pentingnya memberdayakan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berkontribusi positif dalam penyelesaian konflik.
Data Pendukung dan Pandangan Pakar
Menurut Cucun Ahmad Syamsurijal, banyak perempuan dan anak yang menjadi korban perang tidak hanya secara fisik, tetapi juga kehilangan hak-hak mendasar seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini berdampak pada kesejahteraan sosial dan masa depan generasi penerus di wilayah konflik.
Sebagai Ketua Uni Parlemen negara-negara OKI, DPR Indonesia berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif dalam forum ini guna memastikan hak-hak perempuan dan anak korban konflik terpenuhi. Indonesia juga secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina sebagai salah satu isu utama di forum OKI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina dan pentingnya memperkuat peran perempuan di garis depan dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di dunia muslim.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Sidang PUIC ke-19 menjadi momentum strategis bagi negara-negara anggota OKI untuk memperkuat komitmen dalam melindungi perempuan dan anak yang terdampak perang dan konflik. DPR RI, melalui peranannya dalam forum parlemen ini, diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menyuarakan dan mengimplementasikan perlindungan tersebut di tingkat regional dan global.
Kemitraan antara parlemen dan organisasi internasional harus diperkuat guna mendorong kebijakan yang menempatkan perempuan dan anak sebagai pusat proses rekonsiliasi dan perdamaian. Upaya ini penting untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan berkeadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini paling terdampak oleh konflik bersenjata.
Indonesia diharapkan terus memimpin dalam agenda hak asasi manusia di forum internasional, khususnya mengenai perlindungan perempuan dan anak korban perang, sekaligus memperkuat solidaritas dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina yang menjadi isu global yang sangat penting.
