Pendahuluan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, menunjukkan dukungan kuat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Inisiatif ini diwujudkan melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ yang meminta pemerintah daerah untuk menyediakan tanah demi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Surat Edaran tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta pada 8 Mei 2025. Rapat ini dihadiri oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta para pejabat terkait.
Analisis
Program MBG yang didukung oleh Menteri Tito ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. SE yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri mendorong kepala daerah agar meminjamkan tanah milik daerah sebagai lokasi pembangunan SPPG — fasilitas yang akan menjadi pusat penyediaan makanan bergizi secara gratis.
Penyediaan tiga lokasi tanah di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota bertujuan untuk memperluas jangkauan BGN, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini penting untuk memastikan distribusi makanan bergizi tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan saja, melainkan juga sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Dukungan dari pemerintah daerah dipandang penting dalam menyukseskan program MBG ini. Pertama, pembangunan SPPG akan menciptakan lapangan kerja lokal karena setiap unit fasilitas ini diperkirakan membutuhkan sekitar 50 relawan untuk menjalankan operasional penyediaan makanan.
Kedua, program ini akan memacu terwujudnya ekonomi sirkular dengan menghubungkan rantai pasok pangan yang berkelanjutan. Hal ini berpotensi menguatkan perekonomian lokal melalui peningkatan permintaan bahan baku pangan dari masyarakat sekitar.
Ketiga, program MBG diyakini akan meningkatkan kesejahteraan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, kelompok rentan yang menjadi sasaran utama. Keterlibatan kader Posyandu dalam pendistribusian makanan bergizi ini menjadi strategi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan efektivitas pemanfaatannya.
Data Pendukung
Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Ini berarti kebutuhan bahan baku sangat besar setiap harinya, antara lain beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah-buahan.
Keterlibatan pemerintah daerah sangat krusial dalam tiga aspek: pengembangan infrastruktur SPPG sebagai dapur umum, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, serta penyaluran bantuan makanan bergizi dengan melibatkan kader Posyandu secara efektif.
Surat Edaran ini juga diikuti oleh kehadiran pejabat tinggi lainnya, termasuk Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut memberikan dukungan dalam rapat koordinasi tersebut.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi masalah stunting dan kekurangan gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan Mendagri melalui SE untuk penyediaan tanah oleh pemerintah daerah merupakan sikap konkret yang mengakselerasi realisasi dan efektivitas program ini.
Pelibatan tenaga lokal dan penguatan rantai pasok berbasis ekonomi sirkular adalah strategi yang memungkinkan program ini tidak hanya sekadar pelayanan sosial, tetapi juga penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan alokasi anggaran serta pemanfaatan sumber daya untuk mendukung suksesnya program MBG demi kesejahteraan masyarakat luas.
Secara implisit, program MBG yang terorganisir dengan baik akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.
